2 Mendiang Yang Bertolakbelakang

Desember 19, 2011

Hanya berselang beberapa jam pasca kematian Vaclav Havel, tokoh penggerak demokratisasi di Ceko (dan Eropa Timur secara keseluruhan), hadir berita kematian Kim Jong – Il. Dua tokoh yang amat bertolak belakang, namun kehadirannya memberi dampak besar bagi publik internasional. Yang satu (Vaclav Havel) memberi harapan pentingnya demokrasi untuk tidak ditegakkan, yang lain (Kim Jong – Il) memberi rasa takut atas otoritarianisme.

Sejarah konon selalu berulang. 2 Hal bertolakbelakang yang mengiringi wafatnya 2 tokoh dunia ini, mengingatkan pada apa yang terjadi pada 4 Juni 1989. Disatu sisi yaitu China, otoritarian menang melalui penertiban dengan kekerasan brutal di Tiananmen. Disisi yang lain di Polandia, Partai Solidarnosc (Solidaritas) sebagai salah satu simbol demokratisasi di Eropa Timur (seperti halnya Revolusi Velvet) hadir sebagai bentuk desakan perubahan yang makin mendesak. Maka dengan kematian Vaclav Havel dan Kim Jong – Il, sekalipun 2 tokoh ini amat kontras, tapi setidaknya ada perasaan yang sama, yaitu terjaganya kontinuitas demokratisasi.

Kematian Vaclav Havel mendorong berbagai pihak mencerna ulang tindakan dan pemikiran mendiang, yang berujung proses demokratisasi di Eropa Timur, dan bahkan lebih jauh lagi, hancurnya Uni Sovyet. Sementara kematian Kim Jong – Il, memang memberi tanya tentang bagaimana kestabilan politik di Korea Utara, siapa penggantinya, dan apakah suksesi akan berjalan lancar atau tidak. Tapi yang jelas, kematian Kim Jong – Il memberi harapan, meskipun itu kecil, bahwa Korea Utara bisa menjadi suatu negara yang lebih demokratis. Sulit memang. Saat Kim Il – Sung wafat (1994) dan digantikan Kim Jong – Il, nyatanya Korea Utara tetap menjadi negara yang amat misterius, paranoid, dan dipimpin secara otoriter.

Dalam kata lain, selama 17 tahun kepemimpinan Kim Jong – Il, tak ada tanda – tanda perubahan bahwa Korea Utara menjadi demokratis. Bahkan jika cermat mengamati, Korea Utara pada awal Desember ini mengklaim telah mampu mengakselerasi pengolahan uranium dan bahan baku nuklir lainnya agar bisa cepat diproduksi sebagai senjata nuklir. Bisa jadi, andai Kim Jong – Il diberi umur jauh lebih panjang, konflik Semenanjung Korea akan makin parah. Apalagi, jika China ikut mendukung posisi Korea Utara sebagai suatu “kartu truf” karena China merasa terus disudutkan di Laut China Timur dan Laut China Selatan misalnya.

Tapi yang telah terjadi ialah Kim Jong – Il wafat. Yang berbahaya, tentu saja skenario perebutan pucuk pimpinan (Great Leader) setelah Kim Jong – Il. Kompetensi yang sangat lemah dari anak – anak Kim Jong – Il, sekalipun selama 2 tahun ini berusaha mempromosikan Kim Jong – Un, bisa jadi menimbulkan riak persaingan antar petinggi Partai Pekerja Korea Utara maupun antar jenderal militer. Dalam kata lain, mungkin dalam beberapa waktu kedepan pasca perkabungan Kim Jong – Il, akan terjadi masa tergelap di Korea Utara. Mungkin hampir seperti saat Revolusi Kebudayaan dimana antar petinggi Partai Komunis China berupaya saling menyingkirkan satu sama lain. Karena perlu dicatat, amat berbeda kapabilitas dan kredibilitas Kim Jong Il (dan Kim Il – Sung) jika dibanding anak – anak Kim Jong – Il. Juga tak semua jenderal bawahan Kim Jong – Il punya wibawa yang sama besarnya dengan dirinya.

Maka yang diharapkan dari Korea Utara  pasca wafatnya Kim Jong – Il ialah agar negara ini tak mengalami guncangan politik domestik yang amat parah dan berlangsung terlalu lama. Jika gejolak politik di Korea Utara berlangsung terlalu lama (seperti pada Revolusi Kebudayaan), justru membuat Korea Utara jauh lebih membahayakan dibanding masih dipimpin Kim Jong – Il. Dalam kata lain, Korea Utara akan makin sulit ditebak, juga makin sulit menebak alam pemikiran anak – anak dan para jenderal militer bawahan Kim Jong – Il. Misalnya skenario paling gawat, jika Kim Jong – Un ingin membuktikan bahwa dirinya layak dan bukan figur yang lemah seperti yang disorot publik internasional, Kim Jong – Un mudah saja mengambil kebijakan meluncurkan rudal nuklir secara gegabah untuk membuktikan dirinya bukan penakut. Entah ke Korea Selatan atau sampai ke daratan AS. Skenario serupa bisa pula dilakukan para jenderal militer yang saling berebut pengaruh, untuk membuktikan bahwa dirinya kapabel menggantikan Kim Jong – Il.

Sekalipun harapan perubahan positif di Korea Utara amat kecil, jangan pernah berhenti berharap bahwa demokratisasi bisa tumbuh disana. Maka refleksi atas berbagai pemikiran mendiang Vaclav Havel, semoga menjadi lecutan bahwa Korea Utara bukannya mustahil mengalami demokratisasi. Tapi memang yang paling menentukan ialah sikap rakyatnya sendiri, untuk lebih aktif membangun gagasan keterbukaan. Atau secara teknis, keberanian orang per orang di Korea Utara untuk saling menyebarluaskan gagasan akan demokratisasi ditengah masyarakat Korea Utara, ditengah minimnya akses komunikasi. Jika memang sulit berharap dari warga Korea Utara, maka yang diperlukan ialah keberanain amat besar dari orang per orang warga Korea Selatan sebagai “saudara”, entah aktivis atau siapapun, untuk berani menginfiltrasi dinding seram yang membatasi kedua Korea, untuk menyadarkan “saudara di utara” bahwa dunia selalu lebih baik dengan demokratisasi.

Tidak pernah ada demokratisasi yang tak menghadirkan korban jiwa. TIME memilih para pengunjuk rasa di berbagai negara (The Protesters) sebagai “Tokoh 2011”, bukan sebatas efek tindakan mereka yang mampu mengguncang berbagai rezim dalam 1 tahun terakhir. Tapi besarnya pengorbanan mereka, bisa jadi telah puluhan ribu demonstran tewas secara akumulasi protes di berbagai negara, sebagai gambaran betapa kerasnya para pengunjuk rasa berani berhadapan dengan segala tindakan rezim yang represif. Maka, semoga tak banyak darah tertumpah sia – sia, baik dari warga Korea Utara maupun (mungkin) warga Korea Selatan yang berusaha terjun langsung mendorong demokratisasi di Korea Utara sepeninggal Kim Jong – Il.

Maka tolehlah kembali “halusnya” perjalanan dan dinamika “Revolusi Beludru” (Velvet Revolution) yang digerakkan mendiang Vaclav Havel. Demokratisasi di Ceko, sekalipun amat dekat secara letak dengan Uni Sovyet (saat itu), bisa berlangsung damai dan meminimalkan kekerasan. Wajar jika Revolusi Beludru menginspirasi aktivis demokratisasi lainnya masa itu, entah di Polandia, Jerman Timur, dan menginspirasi hingga kini. Mungkin sudah takdirnya Vaclav Havel wafat pada bulan Desember. Bulan yang sama saat 20 tahun lalu (1991) terjadi proses keruntuhan sistemik otoritarianisme Uni Sovyet. Sementara dengan mendiang yang lain (Kim Jong – Il) menandakan bahwa warga Korea Utara tak perlu terlalu lama lagi menunggu perbaikan kemakmuran di negerinya. Juga tak terlalu lama menunggu demokrasi yang mungkin diharapkan, meski dibawah bayang – bayang teror rezim.

 

Iklan

Antara Bali Concord III dan Memperbaiki Posisi Tawar ASEAN

November 18, 2011

Suatu komitmen atau deklarasi bersama selalu membutuhkan bukti konkrit yang telah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Hadirnya keseuaian komitmen dan aksi baru bisa membuktikan apakah suatu kelompok negara bisa lebih didengar usulan solutifnya bagi negara di belahan dunia lain.
Logika tersebut sedang berusaha dirintis ASEAN dengan ketercapaian Bali Concord III (Kamis, 17 November 2011). Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang mengingatkan romantisme historis Bali sebagai tempat dimana berbagai kebijakan strategis jangka panjang ASEAN selama ini. Maka Bali Concord III ini langsung mendapat ujian, yaitu bagaimana ASEAN mengambil posisi dalam berbagai bahasan dalam East Asia Summit (18 – 19 November 2011).
Hanya dalam beberapa hari mengiringi KTT ASEAN dan EAS, publik internasional utamanya di Asia Tenggara dan Asia Timur terus dikejutkan dengan tambahan (atau bertumpuknya) tantangan. Pertama, sikap makin keras dari AS terhadap Korea Utara, yang dituding menyengajakan tersebarnya pengetahuan teknologi senjata nuklir kepada pihak yang dirasa rentan (menurut AS) dalam mengelola nuklir, apalagi dalam bentuk senjata. Kedua, masih bersikerasnya AS untuk mengisolasi secara tak langsung kutub – kutub keamanan Asia dengan berhasil disetujuinya penempatan militer AS di Darwin (Australia).
Kembali agresifnya kebijakan luar negeri AS di Asia Pasifik (Timur dan Tenggara) menunjukkan beberapa hal. Pertama, disatu sisi AS justru ingin menguji kedewasaan negara – negara Asia, termasuk Asia Tenggara, apakah sudah makin siap mengemban beban sebagai pusat arsitektur politik (keamanan, juga ekonomi) di Asia. AS sengaja memberi kondisi yang (seolah) makin serius dengan langkah – langkah kontroversial, untuk melihat apakah negara – negara Asia panik atau tidak.
Disinilah Bali Concord III diuji apakah hanya semacam formalitas semu, atau benar – benar akan diterjemahkan negara – negara ASEAN untuk lebih berperan dalam konteks global. ASEAN jangan sampai panik atas 2 isu yang (entaha sengaja atau tidak) menghimpit Asia dari 2 arah. Yaitu isu Korea Utara dari sisi utara, dan isu Darwin (Australia) dari sisi selatan. Dalam forum East Asia Summit, ASEAN harus berani mengkritisi pandangan dan komitmen AS dalam arsitektur keamanan Asia yang justru dianggap memicu kerentanan konflik. Sebagai organisasi regional yang berusaha menekankan pentingnya pendekatan konstruktif dalam menyelesaikan tiap dinamika internasional, ASEAN dan tiap anggotanya harus sadar bahwa mereka punya hak menentukan kebijakan secara mandiri dan dipatuhi tiap negara disekitar mereka.
Dalam kata lain, pencapaian Bali Concord III harusnya dijadikan momentum (di EAS) bahwa tiap pihak yang hadir didesak untuk percaya bahwa ASEAN sudah berubah menjadi organisasi yang outward looking. Maksudnya, jangan karena negara disekitar ASEAN lebih makmur, lebih kaya, atau amat kuat secara militer, kemudian masih bisa seenaknya memaksa ASEAN mengikuti begitu saja arahan negara – negara yang amat kuat di sekitar ASEAN. Kini ASEAN harus bisa berbalik mendesak berbagai pihak untuk mengikuti “cara ASEAN” menyelesaikan problem internasional.
Misalnya terkait dinamika di laut China Selatan. ASEAN harus berani dan konsisten untuk mendesak tiap negara diluar ASEAN agar tak melakukan intervensi berlebihan. ASEAN harus bisa mencapai keuntungan semaksimal mungkin atas keberadaan Laut China Selatan, yaitu dengan memastikan bahwa negara – negara ASEAN mampu menangani persoalan keamanan di Laut China Selatan agar tetap menjadi rute perdagangan internasional yang menguntungkan bagi tiap pihak. Secara lebih spesifik, ASEAN harus berani memberi rincian bagaimana garis – garis perbatasan disekitar Spratly dan Paracel ditarik dan menjadi bentuk “win – win solution” bagi semua pihak.
Tapi menjadi penentu atas suatu garis perbatasan di Laut China Selatan yang adil, ahrus disertai tindakan konkrit di internal ASEAN sendiri. Dalam kata lain, agar publik internasional percaya bahwa solusi ala ASEAN di Laut China Selatan (utamanya sekitar Spratly dan Paracel) logis untuk diikuti, ASEAN juga harus menyegerakan solusi konkrit dari berbagai masalah perbatasan diantara negara ASEAN sendiri. Yaitu bagaimana ASEAN bisa mempercepat solusi masalah di Thailand – Kamboja (sengketa Preah Vihear), Malaysia – Singapura, Indonesia – Singapura, hingga Indonesia – Malaysia. Publik internasional baru bisa percaya bahwa ide ASEAN terkait garis batas disekitar Spratly dan Paracel jika ASEAN terbukti mampu menyelesaikan masalah perbatasan antar anggotanya.
Sementara terkait isu Korea Utara, mengac pada Bali Concord III, ASEAN harus membuktikan bahwa pembaruan komitmen SEANWFZ (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone) bisa dibuktikan secara konkrit. Utamanya saat tudingan paling keras dimana Myanmar dianggap sebagai salah satu pihak yang memanfaatkan “transfer ilmu” teknologi senjata nuklir Korea Utara. Seiring telah disepakatinya Myanmar sebagai ketua ASEAN 2014 (pada kamis, 17 November 2011), baik Indonesia yang menjadi ketua saat ini, bersama Kamboja selaku ketua ASEAN 2012 yang akan makin intens memantau berbagai isu ASEAN, harus bisa memastikan bahwa komitmen Thein Sein dan pemerintahan baru Myanmar pasca pemilu di akhir 2010 benar – benar menjalankan demokratisasi. Terlebih setelah pihak AIPMC (ASEAN Inter – Parliamentary Myanmar Caucus) meragukan kepemimpinan Thein Sein yang dianggap tetap berusaha menyembunyikan kebrutalan rezm terhadap aktivis demokrasi setempat.
Pentingnya memastikan rezim di Myanmar saat ini menjalankan komitmen pemulihan hak politik tiap rakyatnya, akan mendorong rezim di Myanmar menjadi lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini juga akan mendorong jaminan bahwa Myanmar juga patuh terhadap aturan SEANWFZ, dimana pemerintah memberi kesempatan lebih luas bagi siapapun untuk memantau sendiri kebenaran Myanmar memiliki reaktor nuklir yang konon dibantu Korea Utara agar Myanmar punya senjata nuklir.
Dengan membuktikan SEANWFZ disepakati semua pihak di ASEAN, artinya bisa menjawab keraguan AS yang makin khawatir atas info yang didapat pemerintah AS sendiri bahwa Korea Utara menyengajakan penyebaran transfer teknologi senjata nuklir. Tapi akan lebih baik lagi, jika komitmen SEANWFZ ditunjang langkah konkrit ASEAN meningkatkan signifikan penyediaan energi terbarukan ramah lingkungan. Dengan demikian, nafsu untuk membangun reaktor nuklir, sekalipun untuk pembangkit listrik, bisa diminimalkan. Daripada nantinya berjung pada tendensi kekhawatiran kedok menutupi pembuatan senjata nuklir. Dengan demikian, ASEAN bisa bertindak di tingkat global, yaitu menjadi percontohan “Nuclear Weapon Free Zone” bagi negara – negara di region lain.
Ada semacam kebutuhan intermestik terkait upaya ASEAN meningkatkan posisi tawar ditengah konstelasi internasional melalui Bali Concord III. ASEAN harus lebih dulu memastikan komitmen internal tiap anggota untuk mendukung ketercapaian 3 Pilar ASEAN sembari menjawab beberapa problem kontemporer. Hal ini untuk lebih meyakinkan negara lain utamanya disekitar ASEAN, bahwa ASEAN sudah beranjak menjadi organisasi yang menyediakan solusi. Bukan lagi harus mengikuti solusi pihak lain diluar ASEAN.

ASEAN dan Kebutuhan Pemimpin Teknokrat

November 17, 2011

Dalam keadaan Uni Eropa yang makin genting, muncul beberapa teknokrat untuk memperbaiki kinerja negara anggota UE agar keluar dari krisis, sekaligus organisasional di UE. Misal George Papandreou yang digantikan Lucas Papademos sebagai PM Yunani yang baru. Kebetulan Lucas Papademos ialah mantan wakil presiden ECB. Juga Silvio Berlusconi digantikan Mario Monti, yang pernah menjadi komisioner eropa, salah satunya pernah memberi sanksi terhadap Microsoft karena kasus monopoli di Eropa. Juga hadir Mario Draghi sebagai pemimpin ECB.
ASEAN mungkin tidak sedang mengalami kondisi perekonomian yang separah UE saat ini, sekalipun pendapatan per kapita rata – rata masyarakat ASEAN tentu masih jauh dibanding UE. Potensi pertumbuhan masih memperlihatkan optimisme tinggi. Berbagai rekanan negara diluar ASEAN juga ingin meningkatkan investasi dan volume perdagangan ke negara – negara ASEAN karena dianggap sebagai pasar yang masih menjanjikan. Hal ini terlihat bukan hanya dalam KTT APEC yang baru saja usai, tapi juga dalam KTT ASEAN itu sendiri yang dilangsungkan 16 – 19 November 2011 di Bali, dan East Asia Summit (17 – 19 November 2011). Sekalipun ASEAN mungkin bisa berada pada titik gengsi yang tinggi saat ini, bukan berarti ASEAN tidak menghadapi tantangan serius.
Bagaimanapun, menyelenggarakan ASEAN Economic Community (AEC) / Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang direncanakan efektif pada 2015, harus didasari kompetitivitas berimbang antar anggota. Selama ini selalu yang lebih kentara di Indonesia ialah keluhan akan ASEAN – China Free Trade Area sejak 1 Januari 2010. Padahal, andai pemerintah kita benar – benar mendukung peningkatan produktivitas ekonomi dan atau kegiatan ekonomi berbiaya efisien, harusnya Indonesia juga punya peluang memperluas pangsa pasar di China. Apalagi, pangsa pasar di China jauh lebih besar dibanding total seluruh populasi ASEAN sekalipun.
Faktanya, China sendiri juga tak mungkin menumpuk terlalu banyak devisa ekspor yang telah mencapai setidaknya 3,2 Triliun dollar. Apalagi saat tingkat konsumsi nasional China hanya menyumbang sekitar 30 persen dari PDB sebagai akibat terlalu kuatnya China dalam volume ekspor. Dengan kata lain, jika negara – negara ASEAN bisa lebih meningkatkan mutu produk sembari tetap menekan biaya produksi, pasar seperti China dan berbagai negara lain bisa menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan untuk ditembus tiap negara ASEAN.
Sayangnya, dalam tiap KTT di berbagai region, ASEAN ditempatkan sebagai salah satu “potensi konsumsi” bagi banyak sekali negara, seiring merosotnya tingkat konsumsi berbagai negara maju (utamanya AS dan negara – negara Eropa). Terlebih utamanya AS dalam konteks Trans Pacific Partnership (TPP), sejatinya ingin mendorong negara – negara yang tergabung dalam konteks kerjasama ini untuk lebih banyak mengonsumsi produk AS. Hal ini karena Obama makin terhimpit dengan pemilu 2012, dimana Obama tentu berusaha memperbaiki perekonomian AS semaksimal mungkin agar tetap dipandang layak sebagai Presiden AS.
Salah satu caranya dengan perbaikan ekonomi besar – besaran, yaitu dengan berbagai FTA (seperti sebelumnya dengan Korea Selatan, Kolombia, Panama pada 13 Oktober 2011). Sekalipun sebetulnya jalinan FTA juga menjadi tantangan bagi AS yang bisa jadi malah berbalik tak menguntungkan (misal, karena harga produk AS kalah bersaing), Obama berusaha agar AS tidak terlalu banyak mengalami defisit perdagangan. Termasuk dengan negara – negara ASEAN. Banyak negara diluar AS pun juga berusaha agar mencapai surplus dalam berdagang dengan negara – negara ASEAN karena dianggap laju prtumbuhan ekonominya stabil.
Adalah keniscayaan dimana pejabat publik harusnya tak terpengaruh oleh sandera politik. Dalam kata lain, makin banyak komposisi kabinet suatu negara diisi pejabat profesional dan atau teknokrat. Hal ini yang sedang diupayakan secara drastis di banyak negara UE (seperti Yunani dan Italia), dan apalagi jika makin banyak pengunduran diri Presiden dan atau PM ditengah masa jabatan. Semoga kesadaran serupa terbentuk di proses kebijakan negara – negara ASEAN. Mungkin yang paling dekat untuk menuju upaya lebih banyak mengangkat ahli / teknokrat ialah Thailand.
Kerugian akibat bencana banjir berkepanjangan yang mulai surut pertengahan November ini, ditaksir mencapai 10 miliar dollar. Apalagi jika hadir kemungkinan pengurangan besar – besaran dan atau pemindahan produksi dari beberapa perusahaan asing ke negara lain. Wajar jika Yingluck Shinawatra berusaha agar tetap menjadi PM ditengah tekanan mundur. Salah satu hal yang harusnya dilakukan Yingluck ialah memperbanyak teknokrat dalam pemerintahannya dan (mungkin juga) kabinetnya. Hal ini agar Yingluck bisa melihat langsung kinerja riil dari keahlian para teknokrat Thailand untuk sesegera mungkin memperbaiki perekonomian (dan utamanya infrastruktur) Thailand pasca banjir besar. Karena Yingluck juga berhadapan dengan sorotan berbagai pihak / perusahaan asing yang masib berusaha percaya bahwa Thailand tetap kompetitif pasca banjir, dengan mendorong makin besarnya keterlibatan teknokrat yang mampu memulihkan perekonomian Thailand.
Sayangnya, momentum itu sudah “terlanjur lewat” di Indonesia. Praktis yang benar – benar bisa disebut teknokrat sejati atau setidaknya pejabat non politik dalam reshuffle 20 Oktober hanya Gita Wiryawan (dari Kepala BKPM menjadi Menteri Perdagangan), Mari Elka Pangestu (dipindahtugaskan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan Dahlan Iskan (Menteri BUMN). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih terlalu takut untuk memperbanyak secara signifikan kehadiran teknokrat dalam kabinetnya.
Memang benar hadir penambahan Wakil Menteri, tapi bukan berarti memperbanyak Wamen (yang kebanyakan teknokrat) bisa mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Malah dikhawatirkan terjadi benturan antara Menteri da Wakil Menteri. Kekhawatiran yang paling mendasar jelang datangnya 2012 ialah sejauh mana efek perekonomian utamanya di Eropa memperlambat perekonbomian global. [adahal masih banyak problem internal yang menimbulkan akibat “biaya tinggi” dalam perekonomian Indonesia. Bukan hanya terkait korupsi atau masih cukup membuang waktu pendirian usaha (sekalipun makin banyak “pelayanan satu atap” dalam perizinan usaha). Tapi sebetulnya tantangan alam, misalnya musim penghujan.
Bisa jadi, banjir dalam area amat luas dan cukup lama yang telah terjadi di Thailand akan menimpa Indonesia. Padahal, konon dengan banjir di Thailand, ada potensi banyak perluasan / penambahan produksi dari beberapa perusahaan asing yang selama ini beroperasi di Thailand untuk “berbagi prosuksi lebih besar” untuk Indonesia. Tapi potensi seperti itu sama saja sia – sia jika nantinya Indonesia juga mengalami hal serupa seperti Thailand. Terlebih, besarnya kekhawatiran atas tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung terus meningkat tanpa diiringi produktivitas output yang signifikan. Bisa jadi negara lain (dari ASEAN atau luar ASEAN) amat senang jika Indonesia dijadikan “basis konsumsi” produk mereka tanpa harus menjadikan Indonesia basis produksi. Tapi kekhawatiran ini sebetulnya bukan milik Indonesia semata. Tiap negara ASEAN juga harus sadar pentingnya meningkatkan kompetitivitas ekonomi, dan utamanya dari sektor produksi.
Maka makin dekatnya MEA 2015, semoga dijadikan refleksi agar para petinggi negara ASEAN tidak lagi hanya memikirkan konsekuensi politik atas pilihan pejabat politik. Rakyat jauh lebih membutuhkan hasil konkrit, dan teknokrat yang teruji secara riil dan apolitis, ialah jawaban untuk akselerasi ekonomi.

Antara Darwin dan Bali Concord III

November 17, 2011

Antara Darwin dan Bali Concord III
Saat PM Julia Gillard menyepakati kerjasama penempatan 250 tentara AS (yang akan ditingkatkan hingga 2500) di Darwin seiring kunjungan terbaru Obama ke Australia, sebetulnya menimbulkan berbagai implikasi, bukan hanya untuk Australia. Tapi sebetulnya untuk Indonesia dan juga Asia kedepannya.
Yang harus dipahami ialah, apakah begitu mengkhawatirkannya keadaan di sekitar Laut Timor atau bahkan teritorial Australia secara keseluruhan, sehingga Australia harus bekerjasama dengan AS dalam keamanan ? apakah memanasnya konflik Spratly dan Paracel di Laut China Selatan sudah semakin mengkhawatirkan bagi AS dan Australia (terkait rute perdagangan) sehingga harus memberi kesempatan bagi AS membangun pangkalan tambahan ? Dengan kata lain, seberapa efektif fungsi pangkalan AS di Darwin dalam konstelasi keamanan di Asia Tenggara (dan Asia Timur, mungkin) kedepannya ?
Permasalahannya, kebijakan ini sebetulnya menghasilkan dualisme. Disatu sisi, sejak 2007 saat Kevin Rudd memimpin Australia (2007), Australia berusaha makin aktif untuk dekat dengan negara – negara Asia, utamanya Asia Tenggara (Indonesia misalnya) dan Asia Timur (misalnya China). Terlebih baru – baru ini, Australia semakin berusaha lebih peduli terhadap Asia dengan aktif pula merambah hingga isu di Samudera Hindia, saat Kevin Rudd (kali ini dalam kapasitas sebagai Menteri Luar Negeri) paling aktif mendorong tercapainya Komunike Bangalore. Dimana kesepakatan dalam Komunike Bangalore ini menegaskan agar negara – negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation / IOR – ARC) mematuhi “Ocean Regime”, sebagai upaya menjaga kedaulatan teritorial yang beriringan menjaga terjaminnya keamanan laut internasional.
Tapi konteks penempatan pasukan AS di Darwin, disisi lain justru memberi “jarak” bagi Australia dalam meraih identitas (ke –) Asia (– annya). Hal ini bisa dilihat dari berbagai hal. Pertama, Australia justru mengajak pihak bukan Asia, bahkan jauh letaknya, untuk memperkuat keamanan Australia. Padahal, masih banyak negara Asia yang selama ini merasa bahwa Australia terlampau kuat secara militer, apalagi jika dikomparasi peralatan militer dengan jumlah penduduk Australia yang sedikit. Memang menjadi suatu kondisi tersendiri bagi Asutralia karena meski jumlah penduduk yang sedikit tapi memiliki teritorial yang amat luas.
Konteks penempatan pasukan AS di Darwin cenderung tendensi AS dalam membangun “back – up” jika terjadi hal makin buruk di Laut China Selatan. Padahal, Australia sebetulnya lebih memiliki masalah dalam hal imigran gelap, yang kebanyakan rutenya dari Samudera Hindia. Jadi, sebetulnya sudah tepat bagi Kevin Rudd menjadi pendorong utama tercapainya Komunike Bangalore. Karena dengan kesepakatan ini, akan mendorong negara di sekitar Samudera Hindia secara tak langsung membantu Australia menghentikan laju imigran gelap.
Tapi bukan berarti kerjasama Australia – AS terkait pangkalan militer Darwin ini tak berguna bagi negara Asia. Misal, jika memang terjadi skenario terburuk bukan hanya terjadi di Laut China Selatan, tapi juga di Semenanjung Korea karena dugaan bahwa Pyongyang sengaja mentransfer pengetahuan pembuatan senjata nuklir pada negara – negara tertentu. Jika memang terjadi setidaknya 2 hal buruk bersamaan (di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan), tentu saja AS akan membagi peran antara pangkalan mereka di Okinawa dan Kunsan (belum termasuk Guam) untuk kondisi di asia Timur. Sementara pangkalan di Darwin untuk kondisi di Laut China Selatan.
Tapi masalahnya, bagaimana jika hanya terjadi (skenario terburuk) konflik di Laut China Selatan ? Apa harus AS sampai “bersikeras” menerjunkan pasukan dari 4 pangkalan ? Bukankah kengototan semacam itu justru makin membuat China sebagai rival militer AS di Asia juga makin melakukan pengerahan lebih besar lagi di Laut China Selatan ? Bisa dikatakan, sekalipun AS mengisyaratkan hanya membatasi hingga 2500 pasukan untuk pangkalan di darwin, sebetulnya Australia membuang momentum untuk lebih merasa menjadi bagian “Asia” akibat izin pemerintah Australia terhadap militer AS.
Sementara ASEAN sebagai regional terdekat (dan paling potensial) bagi Australia, sudah berangkat lebih jauh dengan persetujuan Bali Concorde III (Kamis, 17 November 2011). Dimana Bali Concorde III ini menegaskan upaya negara – negara Asia Tenggara untuk terlibat lebih aktif dalam isu – isu global yang tak sebatas lingkup Asia Tenggara. Harusnya Australia bisa lebih menjadi “bagian Asia” dengan makin aktif beriringan dengan ASEAN dalam melakukan kontribusi global.
Dengan kembali bergantungnya Australia pada AS, hanya membuat China dan mungkin berbagai negara Asia Tenggara merasa bahwa Australia tak percaya diri dengan kemampuan pertahanan keamanannya sendiri. Pandangan semacam itu akan amat menguntungkan China, karena saat AS makin berusaha melakukan “isolasi” di Laut China Selatan dari berbagai sisi, justru menjadi pembenaran bagi China untuk makin meningkatkan laju pertumbuhan anggaran militer mereka. Padahal selama ini AS selalu mempersoalkan anggaran militer China yang dianggap “mengelabui publik internasional” karena diduga pertumbuhan anggarannya jauh lebih besar dibanding yang disampaikan pemerintah China.
ASEAN sebagai region terdekat Australia selalu berusaha menegaskan bahwa arsitektur politik, ekonomi, dan keamanan di tepi Pasifik harus mengacu pada pendekatan konstruktif dalam merespon berbagai hal. Maka Bali Concord III ini menegaskan ulang pentingnya ASEAN Regional Forum sebagai forum menyelesaikan persoalan yang hadir di Asia Tenggara dan Asia Timur secara solutif. Saat PM Gillard memilih caranya sendiri untuk menggandeng AS di Darwin, justru menjauhkan Australia dari proses – proses solutif yang diharapkan tiap negara Asia Tenggara merespon dinamika yang berkembang. Lebih jauh lagi, Australia akhirnya dipandang lagi sebagai suatu negara yang tak bisa memahami bahwa hampir sebagian besar “tetangganya” ialah bangsa Asia yang menjunjung nilai – nilai ketimuran dan pendekatan intensif yang tak bersifat mengintervensi dalam menyelesaikan persoalan internasonal yang berkembang.
Maka Indonesia sebagai salah satu yang terdekat letaknya dengan Australia, justru harus khawatir dengan pangkalan AS di Darwin. Apakah semata kerjasama latihan militer AS – Australia semata ? Atau malah berakibat makin kasarnya penindakan atas pelanggaran batas yang secara tak sengaja dilakukan nelayan – nelayan tradisional Indonesia. Atau pangkalan ini secara lebih jauh karena AS juga ingin mengawasi dinamika di Newmont yang berusaha dimiliki sahamnya oleh pemerintah Indonesia.
Malah bisa jadi, AS ingin mengawasi “lebih dekat” dinamika Freeport dan Papua secara lebih besar. Maka Indonesia justru jauh lebih berhati – hati, bahwa pangkalan AS di Darwin makin memperbesar potensi separatisme di Papua. Jangan sampai ada infiltrasi asing yang makin besar terhadap Papua. Indonesia harus mulai bersikap lebih tegas secara global, apalagi pasca Bali Concord III, bahwa tatanan Asia Tenggara tidak boleh diutak – atik pihak manapun. Secara lebih tegas pula, Indonesia harus meminta kejelasan Australia. Apakah ingin menjadi “bagian Asia” yang berusaha mencari pendekatan solutif, atau Australia terus – menerus menjadi terasing ditengah “tetangga” mereka yang hampir semuanya Asia.

Mengembalikan Lagi Kesatuan ASEAN dalam Perbatasan (pengiring KTT ASEAN dan EAS)

November 16, 2011

Mengembalikan Lagi Kesatuan ASEAN dalam Perbatasan

Mengimbangi suatu negara raksasa mungkin menjadi problem bagi sekumuplan negara yang jauh lebih kecil. Tapi juga bukan hal bijak jika melakukan tindakan parsial secara sepihak.
Mungkin hal ini yang sedang dirasakan utamanya Vietnam dan Filipina dalam menghadapi China terkait Spratly dan Paracel. Vietnam dan Filipina jauh lebih percaya terhadap jaminan bantuan keamanan Jepang dan AS dalam menghadapi China. Seperti saat Menteri Luar Negeri Jepang Kouichirou Gemba berkunjung ke Vietnam dan secara terbuka berpendapat kontroversial agar negara – negara Asia bersatu menghadapi China. Juga saat Hillary Clinton (di kapal induk USS Fitzgerald, Teluk Manila) dalam peringatan 60 tahun kerjasama keamanan Filipina – AS menegaskan komitmen AS mendukung Filipina dalam menghadapi segala permasalahan yang berkembang di Laut China Selatan.
Hillary mungkin memberi pengulangan isyarat sikap AS terhadap China sebelum mendampingi Obama dalam East Asia Summit (17 – 19 November 2011). Sama seperti Obama sendiri yang memperingatkan China dalam KTT APEC beberapa hari lalu terkait berbagai hal (utamanya ekonomi). Tapi, saat ASEAN mengatakan semakin solid dan berusaha ditunjukkan dalam penyelenggaraan KTT saat ini, apakah itu nyata ?
Justru seringkali Vietnam dan Filipina merasa ditinggalkan oleh bukan hanya negara anggota ASEAN lainnya, tapi juga ASEAN secara organisasional. Sekalipun banyak negara yang “berebut” area Laut China Selatan, utamanya sekitar Spratly dan Paracel, tapi Vietnam dan Filipina yang paling berkepentingan, dan artinya paling besar menghadapi risiko menghadapi China. Saat Vietnam dan Filipina merasa bahwa Declaration of Conduct yang dijalankan dan diharap dipatuhi negara ASEAN dan negara sekitar Asia Tenggara ternyata tak efektif, wajar jika rasa keamanan Vietnam dan Filipina amat terancam dengan China.
Dunia sudah cukup lama tak menghadapi realita suatu perang konvensional di laut. Tapi mari Indonesia membandingkan keadaan mereka sendiri (selaku ketua ASEAN) pasca Sipadan – Ligitan. Betapa rumitnya Indonesia harus berulang kali menghadapi klaim batas teritorial sejak “kemenangan Malaysia” di Sipadan – Ligitan. Seperti yang terbaru terkait Tanjung Datu dan Camar Bulan, yang sebetulnya jauh dari letak Sipadan – Ligitan, tapi ternyata efek “kekalahan” terasa dalam dinamika menyikapi Tanjung Datu.
Beban psikologis inilah yang sedang dihadapi internal Vietnam dan Filipina, tapi susah bagi kedua negara benar – benar meyakinkan negara – negara ASEAN lainnya agar satu suara menghadapi agresivitas China. Kedua negara ini yakin, jika China memaksakan “kemenangan” di Laut China Selatan, akan makin banyak teritorial yang selama ini mutlak milik Vietnam dan Filipina, menjadi dipersoalkan China sebagai akibat “perluasan teritorial”. Entah karena negara – negara ASEAN merasa sungkan berkonflik dengan China karena adanya ACFTA, bisa jadi Vietnam dan Filipina merasa ditinggalkan / tak didukung sungguh – sungguh oleh sesama negara ASEAN lainnya.
Akhirnya Vietnam dan Filipina cenderung melempar isu persinggungan dengan China di Laut China Selatan tidak lagi sebatas pembicaraan formal dan informal tingkat menteri hingga kepala negara. Tapi mengarah pada sinyalemen gunboat diplomacy. Kedua negara menggandeng negara yang sekiranya jauh lebih mampu mendukung dan memihak mereka jika terjadi skenario terburuk. Wajar jika Vietnam dan Filipina lebih dekat dengan Jepang dan AS terkait isu Laut China Selatan ini, ketimbang dengan negara ASEAN lainnya. Sekalipun memang hanya Vietnam dan Filipina yang paling dekat dan paling luas perbatasannya bersisian langsung dengan Laut China Selatan, bukan berarti negara ASEAN lainnya tidak aktif membantu.
KTT ASEAN kali ini semoga bisa mempertegas semua pihak, dari ASEAN maupun negara diluar ASEAN, agar benar – benar mematuhi DOC. Saling memaksakan kehendak hanya akan mempertajam konflik yang terlanjur hadir. Ini bukan semata saling menahan diri, tapi justru lebih aktif mencari solusi konkrit bagaimana memandang Laut China Selatan agar bukan menjadi ladang sengketa, tapi kembali sebagai suatu perairan yang bisa dimanfaatkan secara adil, bijak, dan tak saling melanggar rasa berdaulat bagi negara disekitarnya. Memang tidak mudah menemukan formulasi kebijakan solutif yang bisa memuaskan banyak pihak (negara) terkait Spratly dan Paracel.
Tapi berbagai pihak pun harus kembali sadar, aroma ketegangan antar pemerintah pasti akan merembet kepada warganya sendiri. Sentimen nasionalistik berlebihan justru bisa menjadi bahaya jika perlahan menjadi upaya perlombaan senjata untuk mengumbar keberanian tiap negara. Sebagai negara yang pernah mengalami kehilangan teritorial, harusnya Indonesia lebih sensitif dan proaktif mendengar keluhan pihak Vietnam dan Filipina yang merasa “kecil” dibanding China. Apalagi, Indonesia pula negara pertama mengusulkan ASEAN Political – Security Community sebagai salah satu pilar ASEAN. Harusnya, Indonesia bukan semata memberi wacana, tapi bagaimana menerjemahkan wacana itu dalam suatu hal yang konkrit. Inilah yang kadang menjadi kritik bagi Indonesia, entah mungkin “bawaan” dari persoalan domestik, dimana Indonesia piawai membuat aturan tapi amat lemah eksekusi tindakannya.
Maka sebagai tuan rumah dua KTT yang bersamaan, disaat berbicara sebagai tuan rumah ASEAN, Indonesia seharusnya lebih proaktif mengikat komitmen dukungan dari semua negara ASEAN, bahwa kekhawatiran Vietnam dan Filipina atas Laut China Selatan adalah ancaman bersama ASEAN. Sementara saat berbicara dalam forum East Asia Summit, Indonesia harus menegaskan pentinya sikap saling menghargai dari seluruh negara sekitar Pasifik, termasuk rasa berdaulat yang dimiliki tiap negara ASEAN terhadap wilayah teritorial masing – masing. Juga menegaskan agar semua pihak bisa kembali memakai pembicaraan intensif dan bukan saling menggertak dengan melakukan tindakan aliansi militer sepihak yang justru membuat situasi (utamanya di Laut China Selatan) makin pelik.
Semoga sejarah buruk Sipadan – Ligitan bisa membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memahami kerisauan Vietnam dan Filipina. Karena bagaimanapun, negara yang bertetangga dengan baik, ialah negara yang bersungguh – sungguh merawat perbatasannya. Tapi kadang, kesungguhan kebijakan luar negeri selalu erat dengan kebiajkan negara itu di dalam negeri. Semoga dengan mempertunjukkan kesungguhan komitmen kesolidan di KTT ASEAN terkait sengketa Laut China Selatan, mendorong pemerintah Indonesia sendiri untuk lebih peduli pada perbatasannya

(celoteh lembur) Palestina, DK PBB, dan Saat yang Tak Tepat (11 – 11 – 11)

November 10, 2011

#hasillembur

 

Palestina mungkin terjebak dalam tumpang tindih persoalan yang harus dihadapi Dewan Keamaman / DK PBB, disaat DK PBB  juga harus menyikapi keanggotaan penuh yang diharapkan Palestina. Sebetulnya, ini bukan semata AS yang mengancam veto, juga bukan semata lobi Yahudi. Ini lebih kepada keterlanjuran di IAEA.

Sudah menjadi “aturan” internasional yang dipaksa agar dipatuhi semua pihak, dimana 5 negara pemenang Perang Dunia II yang kebetulan juga anggota tetap DK PBB, memiliki hak khusus untuk memiliki senjata nuklir. Hanya 2 negara diluar DK PBB yang diperbolehkan IAEA memiliki senjata nuklir secara resmi, yaitu India dan Pakistan. Artinya, disaat bahasan akhir tentang Palestina di PBB mendekati babak akhir (pada 11 November waktu New York, atau 12 November pagi WIB), sebetulnya DK PBB sedang mendapati masalah lebih serius terkait laporan terbaru IAEA terkait nuklir Iran.

Mungkin karena Iran akhirnya mampu melalui “rintangan pengembangan” pasca “Stuxnet Worm” (2009), justru banyak negara (utamanya negara – negara Barat) makin khawatir dengan Iran. Bukan semata karena makin sulit dideteksi sejauh mana peningkatan pengembangan nuklir yang bisa dilalui Iran, tapi juga bagaimana kemudian Iran merespon indikasi serangan militer Israel ke Iran. Dua hal yang hampir bersamaan antara gelagat Israel menyerang Iran dan pengumuman IAEA terkait nuklir Iran, dituding mencoba memprovokasi Iran agar berbuat gegabah sehingga makin membenarkan Israel melakukan serangan. Sayangnya, korban dari mendadaknya isu nuklir Iran ini, tentu saja Palestina.

Apapun salah omong yang dikatakan Obama dan Sarkozy terkait Netanyahu, bagaimanapun 2 negara yang dipimpinnya pasti akan melindungi Israel apapun kata publik internasional. Ingat bahwa pada Perang 6 Hari 1967, hanya Perancis dari pihak negara – negara Barat yang mendukung sepenuhnya kemampuan militer Israel. Lalu pasca Perang 6 Hari hingga saat ini, AS yang harus menajdi pemegang komando utama melindungi keamanan Israel, sebenci apapun pemimpin – pemimpin AS terhadap sulitnya mengikat komitmen dari tiap pemimpin Israel dari masa ke masa. Sebetulnya, saat Palestina benar – benar mendeklarasikan keinginan sebagai anggota penuh, dan kemudian berhasil menjadi anggota resmi UNESCO, tiap – tiap pihak DK PBB, utamanya AS, Inggris, dan Perancis, sudah makin tertekan bagaimana caranya “lari” dari tekanan menyetujui keanggotaan penuh Palestina.

Akhirnya “jebakan” DK PBB dijalankan agar seolah membenarkan sikap ketiga negara meolak keanggotaan PBB. Ini bukan sebatas alasan “terdesak memikirkan nuklir Iran”. Tapi lebih kepada bagaimana ketiga negara ini berusaha melakukan pembenaran atas sikap menolak Palestina menjadi anggota penuh. Palestina terjebak dalam opini bahwa jika Iran akhirnya berkonfrontasi dengan Israel, bagaimanapun negara – negara Barat akan berusaha melindungi Israel. Sekalipun China dan Rusia yang juga menjadi anggota tetap DK PBB pasti memilih mendukung Iran (dan juga Palestina).

Dalam kata lain, dengan memanasnya isu Iran – Israel, DK PBB utamanya ketiga negara (AS, Inggris, Perancis) akhirnya bisa “lari” dan membenarkan sikap mereka menolak Palestina. Karena dengan logika bahwa suatu hal kritis keamanan menjadi perhatian utama DK PBB, maka DK PBB akhirnya mendapat pembenaran untuk menolak segala tindakan yang makin memperkeruh suasana keamanan regional makin tidak stabil. Dalam kata lain, isu keanggotaan penuh Palestina berhasil digeser dari isu keadilan meraih rasa berdaulat, menjadi suatu segmen isu dimana tindakan itu akan memperkeruh keadaan Iran – Israel yang diambang perang. Dengan alasan yang tak lagi berintikan tentang isu kedaulatan tapi pembenaran isu resistensi keamanan, anggota tetap dan tidak tetap DK PBB yang tidak pro Palestina (termasuk Jerman, Kolombia, Bosnia, Portugal) bisa melepas diri dari beban moral keadilan akan hak berdaulat Palestina, menjadi ke isu keamanan.

Hal ini yang tampak dari sinyalemen paling akhir dari Inggris, baik dari Menteri Luar Negeri William Hague dan Dubes Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant (Kamis, 10 November 2011) dan jubir dari kedua pihak. Dimana  Inggris cenderung mengambil sikap abstain terkait isu Palestina, bukan karena Inggris tidak mau melihat Palestina berdaulat sepenuhnya. Tapi karena faktor keamanan antara Iran – Israel yang makin tak kondusif, akhirnya menjadi tak tepat jika DK PBB meloloskan bahasan Palestina disetujui untuk diadakan sidang kepada seluruh negara anggota PBB. Padahal, dibanding AS dan Perancis, sebetulnya desakan publik Inggris sendiri terhadap Palestina lebih untuk mendukung Palestina sebagai anggota penuh. Survei terakhir sekitar 71 persen responden di Inggris setuju Palestina mendapat haknya sebagai anggota penuh. Mungkin juga karena dalam 2 dekade terakhir, publik Inggris berusaha lebih memihak Palestina agar segera menjadi negara berdaulat sebagai solusi konflik, juga kecenderungan berbagai media di Inggris yang banyak diantaranya pro Palestina.

Palestina bukan “kalah sebelum bertanding”. Memang benar, Palestina gagal meraih setidaknya 9 negara pendukung, karena hanya Brasil, China, Gabon, Lebanon, Afrika Selatan, Nigeria, India dan Brasil (8 negara) yang sepakat mendukung keanggotaan penuh Palestina. Karena DK PBB menetapkan butuh 9 negara dalam keanggotaan PBB (tetap dan tidak tetap) agar suatu bahasan lolos uji, dan itu belum masuk tahap veto. Tapi kegagalan Palestina terjadi karena terjadi “pembuatan skenario” agar isu keanggotaan Palestina bisa digeser dari masalah keadilan menjadi isu keamanan. Padahal, menolak Palestina hanya akan menambah “kekuatan” bagi pihak yang selama ini dianggap musuh bagi pihak Barat, yaitu HAMAS.

Dengan kegagalan “jalur PBB” yang diusung Abbas, ada kemungkinan popularitas Abbas kembali turun dan menjadi keuntungan politis bagi HAMAS yang bisa menekan balik Abbas yang dianggap sia – sia memakai jalur PBB. Apalagi, HAMAS sebetulnya mendapatkan kemenangan politis karena Israel berhasil didesak untuk berunding dengan HAMAS terkait penukaran 1027 tahanan Palestina dengan Gilad Shalit. Jika kemudian setelah pemilu (ditargetkan) 2012 di Palestina ternyata makin membuat HAMAS unggul, akan makin banyak posisi penting Palestina dikuasai HAMAS, termasuk Presiden. Padahal, selama ini Barat selalu menolak kemenangan demokratis HAMAS di 2006. Adalah makin memperlihatkan ironi jika nantinya benar HAMAS kembali memenangi pemilu, tapi pihak Barat (termasuk Israel) masih enggan mencari solusi konstruktif Israel – Palestina. Harusnya pihak – pihak di DK PBB sadar betapa pentingnya kedaulatan penuh Palestina bagi jangka panjang kestabilan keamanan Timur Tengah. Bukan teralihkan semata Israel – Iran semata.

 

(celoteh lembur)

 

 

 

Ruyati, Saya Malu Sebagai Anak HI

November 10, 2011

“Katanya juara di berbagai debat – debat internasional, katanya sering juara di ajang latihan diplomasi di luar negeri, tapi kenapa susah sekali menegosiasi nasib TKI ?

 

Kalimat tanya yang tertulis diatas, saya cuplik dari bagian tengah dari tulisan ini. Akan banyak perdebatan yang tertulis dan kemudian berujung pada kalimat tanya yang amat sensitif ini.

Saya tak bisa membayangkan betapa malu saya jika punya kesempatan bertemu dengan anak dari Ruyati. Betapa saya yang memiliki kesempatan memahami ilmu hubungan internasional, atau lebih sederhana lagi, pengetahuan – pengetahuan teknis tentang diplomasi (dan sebetulnya yang juga pernah dan sedang menjadi cendekia HI baik sebagai mahasiswa dan dosen), ternyata tak bisa mencegah tindakan hukuman pancung terhadap Ruyati.

 

Saya dan sebagian cendekia HI lainnya mungkin pertnah diberi kesempatan untuk memahami, bahwa (katanya) diplomasi Indonesia selalu efektif untuk meminta tambahan kuota haji pada pemerintah Arab Saudi. Meski tak selalu menambah signifikan untuk kuota, tapi minimal secara statistik ada pertumbuhan jumlah warga Indonesia tiap tahunnya yang diberi izin untuk berhaji. Kesan saya, hebat sekali (pemerintah) Indonesia bisa terus memperdulikan kesempatan akses wisata religi. Tapi saat dibandingkan dengan isu yang lebih nyata, yang harusnya lebih dipedulikan, yaitu tentang TKI kita di Arab Saudi (juga di banyak negara lain), diplomasi kita tak berdaya untuk memberi perlindungan bagi Ruyati dan mungkin masih banyak ‘calon” lainnya.

 

Saya percaya bahwa belum tentu semua TKI harus diadvokasi sedemikian rupa. Maksudnya, saya percaya bahwa ada sebagian TKI yang memang memaksakan diri untuk menjadi TKI, dan dari sebagian itu, banyak TKI yang terlalu mudah melakukan masalah. Tapi itu semua karena perpaduan 2 hal yang berujung pada satu titik. Di ujung yang satu, hilangnya harapan / kesempatan bekerja di negerinya sendiri dan memilih berjudi dengan nyawanya untuk menjadi TKI yang seadanya. Di ujung yang lain, yaitu proses rekruitmen TKI yang masih diliputi kekacauan, meski sudah terlalu sering ancaman / teguran / kritik kita pada BNP2TKI.

Omong kosong jika nantinya ada alasan bahwabaik BNP2TKI, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Kemenlu, Kemenakertrans, atau pihak terkait lainnya beralasan bahwa mereka tersedot perhatiannya pada isu keamanan di Timur Tengah. Omong kosong jika mereka beralasan bahwa laporan (yang diargumentasikan Migrant Care bahwa telah disampaikan sejak Maret 2011 pada pemerintah Indonesia) akan hukuman pancung Ruyati terselip. Apapun perdebatan tentang BNP2TKI dan pihak – pihak terkait dalam debat panjang nantinya tentang kejadian Ruyati, saya tetap malu sebagai seorang anak HI melihat kejadian tragis yang dialami Ruyati. Saya teringat rasa malu yang disampaikan ekonom Robert Shiller terkait paradoks antara popularitas keilmuan ekonomi secara teori saat dihadapkan dengan kondisi riil. Justru disaat resesi global mengemuka, banyak generasi muda yang makin berlomba memasuki dan atau mempelajari ilmu ekonomi. Tapi amat sedikit yang mampu menemukan jawaban mengapa terjadi gap antara terori – teori ekonomi yang harusnya bisa menyejahterakan semua umat manusia, sementara disisi lain terjadi kerakusan korporasi yang menimbulkan resesi global. Itu belum ditambah ketimpangan distribusi pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, yang amat lebar. Saya tentu bukan Robert Shiller, tapi dalam konteks citra Indonesia dihadapan publik internasional, dengan dihubungkan kondisi riil, saya malu sebagai HI.

 

Saya bisa mencontohkan beberapa hal, yang secara jujur dari saya, bukan untuk menyerang siapapun, saya hanya berusaha jujur dari apa yang saya cemaskan dalam HI. Misalnya saat isu – isu MDGs, dimana banyak sekali cendekia HI, baik yang masih duduk di bangku kuliah maupun yang menjadi dosen, yang kemudian menjadi penggerak kampanye MDGs. Semua cenderung merasa puas hanya karena tercapainya kegiatan kampanye, rangkaian seminar ke seminar, dan lainnya. Tapi apa itu cukup ?

 

Nyatanya masih terus bertambah jumlah anak – anak yang putus sekolah. Makin banyak di tiap malam yang saya lihat di tepi – tepi jalan, para kaum tak berpunya kedinginan tak memiliki rumah. Atau jika kembali dikaitkan isu TKI, tetap saja makin banyak yang memilih menjadi TKI, sekalipun berita – berita tragis tentang TKI makin sering terungkap, termasuk kasus Ruyati. Jika orang – orang yang suka sekali berkampanye MDGs dan hanya bangga MDGs sebatas sebagai simbol, harusnya dia memakai parameter makin sedikitnya jumlah TKI karena keberhasilan lapangan kerja di dalam negeri sehingga mereka tak harus “menyabung nyawa” di luar negeri.

 

Tapi belum berhenti sampai di titik itu. Orang – orang yang selalu suka dengan isu – isu MDGs, pasti punya alasan lain. Indonesia katanya bakal menjadi sumbu ekonomi dunia pada 2025. Kemudian, menjadi tuan rumah World Economic Forum untuk Asia Timur baru – baru ini. Serta sejak 3 tahun lalu menjadi anggota bergengsi G – 20. Alasan – alasan gengsi simbolis ini seolah membenarkan Indonesia punya prospek ekonomi yang bagus, dan selalu dikait – kaitkan dengan bahwa Indonesia dirasa berhasil dalam program MDGs. Disitulah kita terjebak kebanggaan semu hanya karena citra – citra internasional yang tak terbukti atau tak dinikmati secara riil. Disatu sisi cendekia – cendekia HI diberi kesempatan untuk lebih memahami masalah citra internasional atas subjek negara melalui pembelajaran di perkuliahan, sementara disisi lain banyak yang terhenti dan terjebak pada omong kosong gengsi dan cenderung lupa bahwa belum ada tindak riil yang benar – benar bisa diberikan HI.

 

Saya mungkin terlalu sarkas untuk mengkritik keilmuan yang saya pelajari sendiri. Tapi sejauh yang bisa saya pahami, saya cemas bahwa HI punya hutang moral yang selalu bertumpuk dari waktu ke waktu tanpa bisa dilunasi. Orang awam akan selalu mengatakan dan menyalahkan “diplomasi yang buruk” dan frasa – frasa terkait lainnya, saat melihat pada peristiwa yang dialami Ruyati dan semacamnya. Belum lagi jik kita memperluas spektrum bahasan yang terkait dengan keilmuan HI, seperti isu perbatasan negeri kita, isu ekstradisi, isu renegosiasi dagang, yang selalu berujung pada stigma “diplomasi yang buruk” (atau semacamnya). Bukankah cercaan dari pihak awam kepada tiap – tiap cendekia HI harusnya membuat kita yang di HI mulai sadar bahwa kita selama ini masih banyak yang terjebak pada stigma gengsi bercitra internasional ?

 

Saya sungguh tak ingin mengaitkan kejadian Ruyati dengan masalah – masalah prestasi anak – anak HI. Misalnya, makin banyak mahasiswa HI Indonesia yang punya kesempatan mengikuti dan bahkan memenangkan berulang kali berbagai MUN (Model United Nation) misalnya. Atau makin banyak anak – anak HI yang pergi mengenal negara lain dalam berbagai course. Saya kira hal itu harusnya membuat bangga sesama yang berada di dalam / di internal akademisi HI. Tapi hal – hal membanggakan itu sama saja “kosong”, tak berarti apa – apa, utamanya bagi publik yang awam dengan HI, saat publik yang awam semacam ini amat kecewa pada kasus – kasus semacam Ruyati. Mereka yang awam ini bukan hanya menanyakan dimana keberadaan negara / pemerintah melindungi rakyatnya. Tapi menanyakan, mana bukti nyata para calon dan praktisi langsung dari diplomasi Indonesia saat ini ? Apa kita yang pernah dan sedang menjadi cendekia / akademisi HI tak malu, saat diperbandingkan seperti ini :

“Katanya juara di berbagai debat – debat internasional, katanya sering juara di ajang latihan diplomasi di luar negeri, tapi kenapa susah sekali menegosiasi nasib TKI ?

 

Publik yang awam dengan keilmuan HI, tak mau tahu rumitnya proses negosiasi, dan memang mereka berhak demikian karena mereka tak memilih sebagai cendekia / akademisi HI. Justru kita yang telah memilih keilmuan HI, harusnya sadar bahwa kita masih tertatih untuk memberi bukti riil pada keillmuan HI kita, terutama di hadapan publik yang awam. Istilah saya tadi, bahwa dengan kejadian Ruyati dan mungkin menyisakan ‘calon – calon (yang bernasib seperti) Ruyati” lainnya, tiap cendekia HI memiliki hutang moral. Hutang Moral untuk membuktikan bahwa HI bukan sebatas keilmuan yang hanya bangga dengan gengsi – gengsi internasional. HI memang mengandung kata ‘internasional”, tapi bukan berarti kita lari dari tanggungjawab sosial dalam menyegerakan tindakan – tindakan riil yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi masyarakat yang awam, yang mungkin dapat dikatakan sebagai “watchdog” yang sempurna bagi tiap cendekia HI, untuk menjawab kritikan mereka, bahwa HI bisa berbuat lebih banyak untuk negeri ini.

 

Saya mungkin jauh lebih bodoh dari siapapun yang akan membaca tulisan ini (baik yang HI maupun yang bukan HI). Saya mungkin juga lebih bodoh dibanding sesama akademisi HI lainnya. Saya juga bukan orang yang pintar dalam bahasa – bahasa internasional, yang katanya menjadi senjata utama bagi tiap cendekia HI. Tapi saya tak bisa untuk tak cemas atas cercaan siapapun yang salah menilai HI. Karena saya benar – benar cemas dengan makin bertumpuknya hutang moral yang harus ditanggung HI. Kadang orang – orang yang tak paham dengan keilmuan HI justru menjadi pengkritik sempurna bagi kita semua yang pernah menjadi cendekia HI. Dengan menyadari kritik – kritik mereka yang awam, HI yang sara berusaha untuk tak bisa sebatas berbangga – bangga diri dalam simbolitas gengsi.

 

Karena amat utopis jika satu orang bisa mengubah seisi dunia, maka tiap – tiap HI jangan pernah terjebak eksklusivisme. Saya minta maaf jika banyak yang tak berkenan dengan tulisan ini. Minimal saya berusaha mengungkapkan kecemasan yang kadang tak terpikir ditengah sesama HI lainnya. saya ingin sekali dibalas dengan kritik jika memang ada yang ingin membalas tulisan ini. Dengan rasa perih sebagai seseorang yang tak memiliki orang tua lengkap, saya amat sedih dengan nasib anak dari Ruyati. Semoga kita tak lagi membiarkan anak – anak lainnya bernasib seperti anak dari Ruyati. Karena bisa jadi, anak – anak TKI justru amat membutuhkan akses untuk keilmuan HI di masa depannya. Sesuatu yang saya khawatirkan akan makin sulit diakses karena makin mahalnya pendidikan di perguruan tinggi.

Hello world!

Februari 14, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!